Pasca Mantan Dirut PLN divonis Bebas, KPK Klaim Tak Akan Menyerah

Kabar datang dari Mantan Direktur Utama, Sofyan Basir, yang telah resmi divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor, pada hari Senin (4/11) kemarin karena tak terbukti bersalah membantu dugaan transaksi suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. 

“Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua,” begitu lah kata Majelis Hakim Hariono dalam putusannya. 

Sofyan Basir divonis Bebas dan Tak Terbukti Bersalah

“Membebaskan Sofyan Basir dari segala dakwaan… memerintahkan Sofyan Basir segera dibebaskan dari tahanan,” imbuh Hariono. 

Putusan bebas ini tentu saja bertolak belakang dengan tuntutan jaksa KPK selama 5 tahun pidana penjara dan juga denda sebanyak Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Atas putusan tersebut lah, jaksa penuntut KPK sendiri menyatakan “pikir-pikir” dan juga meminta waktu satu pekan untuk menanggapinya. 

Sedangkan Soesilo Aribowo, pengacara Sofyan Basir, mengatakan bahwa fakta-fakta persidangan tak mendukung salah-salah dakwaan jaksa yang mana menyebutkan bahwa kliennya membantu bandar togel singapura dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. “Khusus pembantuan peran Pak Sofyan Basir membantu itu tidak terbukti,” kata Soesilo pada seluruh wartawan usai sidang. 

Walaupun Sofyan menghadiri pertemuan terdakwa kasus ini, menurut dirinya, Sofyan tidak pernah membicarakan soal uang dugaan suap itu. “Tidak ada deal-dealan itu semua,” ungkapnya lagi. 

Adapun Sofyan menanggapi putusan bebas tersebut dengan menyatakan, “Saya bersyukur Allah memberikan yang terbaik pada saya, hari ini bebas.” 

KPK: Kami Tak Akan Menyerah

Sementara itu, jubir KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Febri Diansyah, mengatakan bahwa putusan bebas atas Sofyan Basir itu bukan lah kasus pertama yang memberikan “vonis bebas” di peradilan tingkat pertama yang mana diajukan oleh KPK. 

“Dulu juga pernah ada kasus bebas di Bandung, yakni kepala daerah di Bekasi,” ungkap Febri Diansyah pada wartawan di Jakarta, Senin (4/11) kemarin. 

Dan atas vonis bebas yang diputuskan di PN Bandung tersebut, lanjutnya, kemudian, KPK mengajukan upaya hukum kasasi. “Dan Mahkamah Agung (MA), putusan bebas itu kemudian dianulir.” 

“Artinya apa, dalam konteks kali ini, selain mempelajari lebih lanjut, kemudian jaksa penuntut umum pun memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah atau upaya hukum yang bisa dilakukan, tentunya ada kasasi,” jelasnya lagi. 

“Yang pasti,” lanjutnya, “KPK tidak akan menyerah begitu saja,” tukasnya. 

Dakwaan Jaksa atas Sofyan Basir

Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Sofyan Basir didakwa membantu dugaan transaksi suap dalam proyek pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Riau-1. Tim Jaksa KPK dalam dakwaannya, menyebutkan bahwa Sofyan memfasilitasi Eni M Saragih, Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR; Johannes B Kotjo, Pengusaha Blackgold Natural; dan juga Idrus Marham, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, terkait dengan proyek itu. 

“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaiu terdakwa memfasilitasi Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan juga Johannes Budisutrisno Kotjo,” ungkap Jaksa Penuntut Umum KPK, Lie Putra Setiawan, dalam dakwaan yang mana dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan pada hari Senin, 24 Juni 2019 lalu. 

Menurut jaksa sendiri, Sofyan memfasilitasi pertemuan yang mana dilakukan untuk bisa mempercepat tercapainya kesepakatan dalam rencana proyek PLTU Riau-1 ini. “Padahal terdakwa tahu bahwa Eni Saragih Maulani dan Idrus Marham ini akan mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan dari Johannes Budisutrisno Kotjo,” tukas Lie Putra Setiawan. 

AP I Tetap Ingin Kosongkan Lahan Bandara Kulon Progo Maret 2018

PT Angkasa Pura tetap berambisi untuk merampungkan proses pembebasan lahan guna pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan dibangun di Kulon Progo, Yogyakarta, selambat-lambatnya pada bulan Maret 2018.

Masih Ada Kendala

Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia, jubir proyek pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, Agus Pandu Purnama, menyatakan bahwa batas waktu harus segera dikejar karena masa berlakunya izin penetapan lokasi pembangunan NYIA itu akan berakhir pada bulan April 2018 mendatang. “Pembebasan lahan mesti sudah tuntas sebelum itu (April 2018) yakni paling lambat akhir Februari atau ya awal Maret 2018,” ungkapnya hari ini, Senin (5/2).

Ia juga menambahkan bahwa dari 347 bidang, sudah ada 315 bidang yang diegistrasikan di Pengadilan Negeri Wates untuk proses konsinyasi sampai tanggal 25 Januari 2018 lalu. “Sebanyak 285 bidang sudah putusan dan juga ganti ruginya sudah dibayarkan juga. Juga 30 bidang masih dip roses sidang. Sedangkan masih ada 32 bidang yang belum diregsitrasi di pengadilan,” sambungnya.

Ia juga menegaskan, pembayaran ganti rugi dititipkan di pengadilan karena ada sebuah sengketa ahli waris dan juga penolakan ganti rugi.

Ombudsman RI Telah Minta dihentikan

Sebelumnya, Ombudsman RI sudah menyarankan supaya pengosongan lahan untuk bandara NYIA ini dihentikan sementara waktu karena adanya dugaan maladministrasi dalam proses pembayaran ganti rugi melalui sistem konsinyasi. Budhi Masthuri, selaku Kepala Ombudsman, mengatakan bahwa AP I melakukan maladministrasi di dalam proses pengosongan tanah, pembongkaran bangunan, dan juga pemutusan aliran listrik ke daerah Kulon Progo, tempat di mana bandara itu akan didirikan.

Meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman RI soal pengosongan lahan untuk pembangunan NYIA, AP I pasalnya tidak menghentikan proses pembebasan lahan. Perseroan memberikan dalih bahwa pihaknya mengembang penugasan dari pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2017 soal Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kulon Progo.

Pelaksanaan pembersihan lahan sampai dengan hari Jumat minggu lalu, 2 Februari 2018, dari 587,3 hektar sudah selesai kira-kira 500 hektar atau sekitar 85,2%. “Sampai saat ini masih ada kurang lebih 87 hektar atau masih 14,8%,” ungkapnya lagi.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta telah meminta agar pengosongan lahan untuk NYIA ini dihentikan sementara. Tepatnya bulan Januari lalu, Budhi mengatakan dilansir dari CNN Indonesia. “Kami sudah meminta pada Angkasa Pura untuk kegiatan pengosongan dan juga pembongkaran lahan dihentikan sementara waktu sampai ada penyelesaian kedua belah pihak,” katanya hari Rabu (17/1) waktu itu.

Budhi menambahkan, Ombudsman sudah menerbitkan hasil investigasi pada Angkasa Pura I, Polda DIY, dan juga PLN DIY. Investigasi tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 29 November 2017 lalu. selain menyarankan untuk menghentikan sementara waktu, ORI DIY juga meminta AP I untuk mengadakan dialog dengan warga Togel sgp sekitar juga.

AP I sudah diminta memperhatikan kesejahteraan warga yang memiliki lahan dan juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya di sana. Budhi menyebutkan bahwa warga di sekitar sana masih menganggap tanah tersebut mempunyai nilai historis. “Bukan  Cuma menawar ganti rugi, karena ada aspek yang lainnya juga yang perlu diperhatikan,” imbuhnya.

Setelah pemberitahuan hasil investigasi terbuka itu, ORI DIY pasalnya saat itu akan melakukan pemantauan selama kurang lebih 30 hari kerja. Apabila dinilai AP 1 tidak melakukan perubahan, maka Budhi akan melimpahkan kasus ini ke ORI pusat.