Kasus Penyiraman Air Keras Novel: Saksi Dengar Jeritan Novel Minta Tolong

Saksi dalam sidang penyiraman air keras terhadap penyidik KPK novel Baswedan, Nursalim, bersaksi bahwa dirinya mendengar teriakan ketika jemaah Masjid Al Ihsan melakukan wirid selesai melaksanakan salat subuh. 

Nursalim Dengar Teriakan Minta Tolong

Nursalim sendiri adalah Imam salat subuh di Masjid Al Ihsan,  Jakarta, kata-kata saat terjadi peristiwa penyiraman air keras pada novel Baswedan tepatnya tanggal 11 April 2017 lalu. “ Nggak tahu teriakan siapa. teriakan sebagian minta tolong, jerit-jerit,” ungkapnya saat bersaksi di sidang penyiraman air keras yang mana disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari Rabu (6/5). 

Dirinya juga menuturkan bahwa saat itu salat subuh dipenuhi jamaah hampir 2 shaf atau deret  salat, termasuk Novel Baswedan juga.  setelah melaksanakan salat, Nursalim berkata bahwa jemaah pada melakukan wirid. “ kurang lebih 7 atau 8 menit usai Pak Novel keluar (teriakan berasal dari) sebelah timur dari Jalan Deposito. Teriakannya dari samping Masjid,” imbuhnya dilansir dari CNN Indonesia.

Nursalim juga mengatakan bahwa tari akan terdengar semakin keras saat wirid dihentikan. dan berdasarkan kejadian tersebut Nursalim kemudian bersama dengan jamaah yang lainnya langsung keluar masjid. Di tempat wudhu tepatnya di depan halaman  masjid, dirinya menyaksikan Novel sedang mengguyur bagian wajahnya sembari meringis kesakitan. Dan ketika itulah menurutnya Novel sudah mengenakan kaos oblong, bukan lagi gamis yang dipakai nya ketika melaksanakan salat subuh. 

“Pak novel merintih kesakitan kadang-kadang membaca tasbih kayak Allahuakbar,” ungkapnya lagi. 

Kemudian saat itu Nursalim mengaku dirinya melihat mata Novel terluka dan memar. Tidak lama setelah itu tuturnya warga melakukan sterilisasi tempat dan memutuskan untuk membawa novel ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara. akan tetapi dirinya tidak ikut dalam proses evakuasi tersebut.  sebelumnya ada sejumlah pihak yang meragukan tingkat keparahan luka yang diderita oleh novel Baswedan.

Tingkat Keparahan Luka Novel Baswedan Diragukan Sejumlah Pihak

Misalnya saja kader PDIP Dewi Tanjung menyebut bahwa kasus novel ini hanyalah rekayasa saja dan menyebutnya memakai lensa kontak.  dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU), mendakwa dua orang pelaku penyiraman air keras terhadap novel Baswedan yaitu Ronnyi Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. JPU mendakwahi mereka berdua atas tuduhan penganiayaan berat dan terencana. dan berupa berupaya menyerang asam (H2SO4) pada wajah Novel.  

Perbuatan kedua terdakwa tersebut membuat novel mengalami luka berat sampai mengalami hambatan dan juga pekerjaanya  karena dirinya sudah tidak bisa lagi melihat seperti dulu layaknya matanya saat masih normal. Hal tersebut terjadi karena adanya kerusakan pada Selaput bening (kornea) mata kanan dan juga kirinya. Luka togel online tersebut pasalnya berpotensi menyebabkan kebutaan ataupun hilangnya panca indra penglihatan.

Atas perbuatannya tersebut Rahmat Kadir Mahulette dan juga Roni Bugis  didakwa melanggar pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)  ke-1 KUHP dan juga Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Serta Pasal 351 ayat (2)  KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tidak hanya nursalim saja yang bersaksi dalam sidang yang digelar secara daring tersebut Namun ada tetangga novel Baswedan lainnya yang menjadi saksi dalam persidangan di antaranya adalah Iman Sukirman, Eko,  dan juga Haryono.  akan tetapi menurut Jaksa  Fredik Adhar Syarippudin cuma ada dua saksi saja yang dikonfirmasi hadir dalam persidangan tersebut. 

Pasca Mantan Dirut PLN divonis Bebas, KPK Klaim Tak Akan Menyerah

Kabar datang dari Mantan Direktur Utama, Sofyan Basir, yang telah resmi divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor, pada hari Senin (4/11) kemarin karena tak terbukti bersalah membantu dugaan transaksi suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. 

“Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua,” begitu lah kata Majelis Hakim Hariono dalam putusannya. 

Sofyan Basir divonis Bebas dan Tak Terbukti Bersalah

“Membebaskan Sofyan Basir dari segala dakwaan… memerintahkan Sofyan Basir segera dibebaskan dari tahanan,” imbuh Hariono. 

Putusan bebas ini tentu saja bertolak belakang dengan tuntutan jaksa KPK selama 5 tahun pidana penjara dan juga denda sebanyak Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Atas putusan tersebut lah, jaksa penuntut KPK sendiri menyatakan “pikir-pikir” dan juga meminta waktu satu pekan untuk menanggapinya. 

Sedangkan Soesilo Aribowo, pengacara Sofyan Basir, mengatakan bahwa fakta-fakta persidangan tak mendukung salah-salah dakwaan jaksa yang mana menyebutkan bahwa kliennya membantu bandar togel singapura dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. “Khusus pembantuan peran Pak Sofyan Basir membantu itu tidak terbukti,” kata Soesilo pada seluruh wartawan usai sidang. 

Walaupun Sofyan menghadiri pertemuan terdakwa kasus ini, menurut dirinya, Sofyan tidak pernah membicarakan soal uang dugaan suap itu. “Tidak ada deal-dealan itu semua,” ungkapnya lagi. 

Adapun Sofyan menanggapi putusan bebas tersebut dengan menyatakan, “Saya bersyukur Allah memberikan yang terbaik pada saya, hari ini bebas.” 

KPK: Kami Tak Akan Menyerah

Sementara itu, jubir KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Febri Diansyah, mengatakan bahwa putusan bebas atas Sofyan Basir itu bukan lah kasus pertama yang memberikan “vonis bebas” di peradilan tingkat pertama yang mana diajukan oleh KPK. 

“Dulu juga pernah ada kasus bebas di Bandung, yakni kepala daerah di Bekasi,” ungkap Febri Diansyah pada wartawan di Jakarta, Senin (4/11) kemarin. 

Dan atas vonis bebas yang diputuskan di PN Bandung tersebut, lanjutnya, kemudian, KPK mengajukan upaya hukum kasasi. “Dan Mahkamah Agung (MA), putusan bebas itu kemudian dianulir.” 

“Artinya apa, dalam konteks kali ini, selain mempelajari lebih lanjut, kemudian jaksa penuntut umum pun memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah atau upaya hukum yang bisa dilakukan, tentunya ada kasasi,” jelasnya lagi. 

“Yang pasti,” lanjutnya, “KPK tidak akan menyerah begitu saja,” tukasnya. 

Dakwaan Jaksa atas Sofyan Basir

Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Sofyan Basir didakwa membantu dugaan transaksi suap dalam proyek pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Riau-1. Tim Jaksa KPK dalam dakwaannya, menyebutkan bahwa Sofyan memfasilitasi Eni M Saragih, Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR; Johannes B Kotjo, Pengusaha Blackgold Natural; dan juga Idrus Marham, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, terkait dengan proyek itu. 

“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaiu terdakwa memfasilitasi Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan juga Johannes Budisutrisno Kotjo,” ungkap Jaksa Penuntut Umum KPK, Lie Putra Setiawan, dalam dakwaan yang mana dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan pada hari Senin, 24 Juni 2019 lalu. 

Menurut jaksa sendiri, Sofyan memfasilitasi pertemuan yang mana dilakukan untuk bisa mempercepat tercapainya kesepakatan dalam rencana proyek PLTU Riau-1 ini. “Padahal terdakwa tahu bahwa Eni Saragih Maulani dan Idrus Marham ini akan mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan dari Johannes Budisutrisno Kotjo,” tukas Lie Putra Setiawan. 

AP I Tetap Ingin Kosongkan Lahan Bandara Kulon Progo Maret 2018

PT Angkasa Pura tetap berambisi untuk merampungkan proses pembebasan lahan guna pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan dibangun di Kulon Progo, Yogyakarta, selambat-lambatnya pada bulan Maret 2018.

Masih Ada Kendala

Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia, jubir proyek pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, Agus Pandu Purnama, menyatakan bahwa batas waktu harus segera dikejar karena masa berlakunya izin penetapan lokasi pembangunan NYIA itu akan berakhir pada bulan April 2018 mendatang. “Pembebasan lahan mesti sudah tuntas sebelum itu (April 2018) yakni paling lambat akhir Februari atau ya awal Maret 2018,” ungkapnya hari ini, Senin (5/2).

Ia juga menambahkan bahwa dari 347 bidang, sudah ada 315 bidang yang diegistrasikan di Pengadilan Negeri Wates untuk proses konsinyasi sampai tanggal 25 Januari 2018 lalu. “Sebanyak 285 bidang sudah putusan dan juga ganti ruginya sudah dibayarkan juga. Juga 30 bidang masih dip roses sidang. Sedangkan masih ada 32 bidang yang belum diregsitrasi di pengadilan,” sambungnya.

Ia juga menegaskan, pembayaran ganti rugi dititipkan di pengadilan karena ada sebuah sengketa ahli waris dan juga penolakan ganti rugi.

Ombudsman RI Telah Minta dihentikan

Sebelumnya, Ombudsman RI sudah menyarankan supaya pengosongan lahan untuk bandara NYIA ini dihentikan sementara waktu karena adanya dugaan maladministrasi dalam proses pembayaran ganti rugi melalui sistem konsinyasi. Budhi Masthuri, selaku Kepala Ombudsman, mengatakan bahwa AP I melakukan maladministrasi di dalam proses pengosongan tanah, pembongkaran bangunan, dan juga pemutusan aliran listrik ke daerah Kulon Progo, tempat di mana bandara itu akan didirikan.

Meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman RI soal pengosongan lahan untuk pembangunan NYIA, AP I pasalnya tidak menghentikan proses pembebasan lahan. Perseroan memberikan dalih bahwa pihaknya mengembang penugasan dari pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2017 soal Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kulon Progo.

Pelaksanaan pembersihan lahan sampai dengan hari Jumat minggu lalu, 2 Februari 2018, dari 587,3 hektar sudah selesai kira-kira 500 hektar atau sekitar 85,2%. “Sampai saat ini masih ada kurang lebih 87 hektar atau masih 14,8%,” ungkapnya lagi.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta telah meminta agar pengosongan lahan untuk NYIA ini dihentikan sementara. Tepatnya bulan Januari lalu, Budhi mengatakan dilansir dari CNN Indonesia. “Kami sudah meminta pada Angkasa Pura untuk kegiatan pengosongan dan juga pembongkaran lahan dihentikan sementara waktu sampai ada penyelesaian kedua belah pihak,” katanya hari Rabu (17/1) waktu itu.

Budhi menambahkan, Ombudsman sudah menerbitkan hasil investigasi pada Angkasa Pura I, Polda DIY, dan juga PLN DIY. Investigasi tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 29 November 2017 lalu. selain menyarankan untuk menghentikan sementara waktu, ORI DIY juga meminta AP I untuk mengadakan dialog dengan warga Togel sgp sekitar juga.

AP I sudah diminta memperhatikan kesejahteraan warga yang memiliki lahan dan juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya di sana. Budhi menyebutkan bahwa warga di sekitar sana masih menganggap tanah tersebut mempunyai nilai historis. “Bukan  Cuma menawar ganti rugi, karena ada aspek yang lainnya juga yang perlu diperhatikan,” imbuhnya.

Setelah pemberitahuan hasil investigasi terbuka itu, ORI DIY pasalnya saat itu akan melakukan pemantauan selama kurang lebih 30 hari kerja. Apabila dinilai AP 1 tidak melakukan perubahan, maka Budhi akan melimpahkan kasus ini ke ORI pusat.